Inflasi dan Kebijakan Pemerintah

INFLASI

              

A. Pengertian

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus-menerus.

              

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain iti, untuk meneliti laju inflasi biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing.

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

            Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian.

B. Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja.

c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. 

C.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk      menghasilkan barang dan jasa

b.   Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.

c.   Kenaikan harga barang impor

d.   Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru

e.  Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.

D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi 

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu  paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antarwaktu.

Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut.

a.Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada   diagram timbangan IHK.

b.Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi.

c.Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK)

d.Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar. 

2. Macam Inflasi

 Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau menurut berdasarkan parah tidaknya inflasi terbagi atas :

    1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)

    2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)

    3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.

               Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

               Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian.

2. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas :

1. Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh

adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga

untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya

pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit

(deficit financing).

Gambar 1.1

 2. Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena

      desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau

      upah buruh.

Gambar 1.2

    3. Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan

        harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga   lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.

    4. Inflasi Impor atau Imported Inflation

        Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat

        Adanya perdagangan antar Negara.

E. Kurva Phillips

               Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah; sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Keadaan ini pertama kali dikemukakan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja.

               Kurva Phillips ini memiliki tiga ciri yaitu :

1. mempunyai lereng yang negatif , sehingga kurva ini turun dari kiri atas ke kanan bawah.
2. Kurva Phillips mempunyai intersep pada sumbu horizontal pada tingkat pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama degan nol.
3. Kurva ini menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva Phillips tersebut.

Gambar 1.3

               Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat Friedman dan Phelps, bahw kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser ke luar bila pengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran natural, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran dibiarkan berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan  bergeser ke bawah. Selanjutnya Friedman dan Phelps seperti halnya dengan Phillips sendiri menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi inflasi akan semakin cepat pada kenaikan tingkat upah.

F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi

               Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitan dengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran.
2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki pengurangan jumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan ini peningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar.
3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki  adanya penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara cepat.
4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan ini pemerintah mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.

3. Kebijakan Pemerintah

           Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

          

           Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini :

Pada gambar di atas, dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.
2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.
3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat.
4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan pengerjaan dari faktor-faktor produksi.
6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.
7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

1.Kebijakan Fiskal

                Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pemerintah  dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.

         Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja    Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai keperluan lain sangat besar.

            Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan pengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak dari kedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masing jenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien pengganda yang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadap pendapatan nasional.

1.Kebijakan Moneter

 Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat (tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy). Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam instrument yaitu :

a.      Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation)

b.     Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy)

c.      Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement)

a)    Kebijakan pasar terbuka

      Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal ini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga. 

    

b)    Kebijakan diskonto

    Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukan

    tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank   umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yang    lebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap bank umum.

c)     Kebijakan deking atau cadangan perbankan

         Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam

melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian     kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus dideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asing sertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti.

  

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/auliagila/pengangguran-inflasi-dan-kebijakan-pemerintah-mega-puspita-sari-uin-bandung